Studi Konsep BUMDesa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Republik Rwanda

Pemerintah Republik Rwanda. Sejumlah delegasi Pemerintah Republik Rwanda bertemu Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Senin, (09/10/2023)

JAKARTA BaruUpdate.com – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa semakin menarik perhatian Pemerintah Republik Rwanda. Beberapa delegasi Pemerintah Republik Rwanda baru-baru ini bertemu dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, guna memahami konsep BUMDesa yang telah sukses diimplementasikan di Indonesia.

"Kami melihat ada sejumlah hasil positif yang ingin kami pelajari, terutama dalam hal meningkatkan keberhasilan ekonomi dan sosial di tingkat keluarga. Kami ingin memahami bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi dan investasi yang berdampak positif pada masyarakat," kata Kabera Godfrey, salah satu delegasi Pemerintah Republik Rwanda saat mereka beraudiensi dengan Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Halim di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, pada Senin (9/10/2023).

Delegasi Pemerintah Rwanda dengan sengaja mencari pemahaman dari Gus Halim tentang berbagai aspek, mulai dari bagaimana membangun desa hingga meningkatkan jumlah desa yang maju dan mandiri di Indonesia.

Mereka melihat BUMDesa sebagai solusi yang sangat efektif karena mampu memanfaatkan potensi desa dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Gus Halim menjelaskan dua model BUMDesa yang tidak hanya bertindak sebagai pengelola produsen, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mengkonsolidasikan kegiatan ekonomi warga.

"Ada dua peran utama BUMDesa. Pertama, BUMDesa dapat menjadi pengelola produsen. Kedua, BUMDesa dapat mengkonsolidasikan berbagai kegiatan ekonomi warga. Ini artinya, BUMDesa tidak menggantikan usaha-usaha yang telah berjalan, tetapi membantu dalam hal produksi, pengemasan, dan pemasaran," ungkap Gus Halim.

Dengan demikian, prinsip yang harus ditekankan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, BUMDesa produktif tidak boleh mengganggu usaha lokal yang telah ada.

"Jika warga sudah memiliki produksi lokal yang berjalan, maka BUMDesa harus berperan dengan cara yang mendukung tanpa mengurangi pendapatan warga. Ini adalah aturan yang sangat penting," tegasnya.

Selama audiensi ini, Gus Halim didampingi oleh beberapa pejabat seperti Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Bito Wikantosa, serta Direktur Pengembangan Produk Unggulan Ari Indarto Sutjiatmo.

Di pihak delegasi Pemerintah Republik Rwanda, Kabera Godfrey didampingi oleh Ngendahimana Pascal dan Uwimana Japhet.

Tidak hanya itu, audiensi ini juga diikuti secara aktif oleh perwakilan dari SPARK Microganst, seperti Nsabimana Gilbert, Mugwaneza Rachel, Mugeni Liliane, dan Harshil Haren Parekh. (Rb/Isd)